Mendapatkan backup aturan berasal advokat yang terpercaya artinya kebutuhan setiap orang, terutama yang memiliki perkara aturan. Semakin rupawan serta berkualitas jaringan advokat yang dipilih akan meningkat peluang memenangkan gugatan hukum berikut adalah Alamat Kantor Advokat di Surabaya yang Terpercaya. Hampir sama seperti kota besar lainnya di Indonesia, Surabaya juga mempunyai beberapa forum bantuan hukum profesional yang menjadi pilihan primer rakyat Surabaya Bila mengalami kasus hukum. sebab lebih baik menggunakan advokat pada provinsi yang sama daripada menyewa pembela terdakwa resmi dari provinsi lain yang porto transportasinya jauh lebih mahal. Kesempatan kali ini kami sedikit akan memberikan penjelasan mengenai beberapa rekomendasi alamat kantor advokat di surabaya yang sangat terpercaya dan berkualitas. Kami pastikan anda tidak salah pilih untuk memilih kantor hukum untuk memecahkan masalah pertikaian anda. Maka dari itu baca penjelasan kami sampai selesai. 3 kantor pengacara Rekomendasi di Surabaya Ansugi Law Rekomendasi pengacara terbaik lainnya di Surabaya tentu saja kantor pembela terdakwa resmi Ansugi Law. Anda bisa memberikan keluhan aturan atas kasus pidana serta perdata ke tempat kerja pengacaranya secara pribadi. kantor pengacara Ansugi Law buka setiap hari Senin-Jum’at mulai pukul WIB. Silahkan temui pribadi jajaran pembela terdakwa resmi pada tempat kerja resmi mereka yang berdomisili di Jalan Bratang Jaya Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Meskipun kantor advokatnya terlihat kecil, bantuan hukum yg bisa diberikan sang tim pembela terdakwa resmi sangat indah. tempat kerja pembela terdakwa resmi Ansugi Law terdiri berasal tim advokat berpengalaman serta berkualitas yg telah menyelesaikan banyak masalah hukum di Surabaya serta sekitarnya. Untuk alamat kantor advokat di Surabaya ansugi law ini yaitu di Jl. Tegalsari 33, Surabaya Jawa Timur. kantor Ansugi yang merupakan sebuah firma hukum yang berbasis di Surabaya yang dapat membantu customer dengan segala kebutuhan yang berkaitan dengan hukum. 2. Kantor pengacara dan LBH Nurani LBH Nurani termasuk jaringan advokat profesional yg sangat populer pada Surabaya, terutama bagi kalangan masyarakat tidak mampu. sudah banyak kasus pidana yg berhasil mereka selesaikan bahkan kasus-kasus sulit yg asal asal luar Surabaya seperti Sidoarjo, Tuban, Gresik serta lainnya. Walau dikenal menjadi advokat pidana, bukan berarti LBH Nurani tidak mempunyai kecakapan dalam menangani masalah perdata. sebab semakin berkembangnya forum hukum yang dijalankan semakin banyak jua jumlah advokat perdata yg bergabung. perkara-kasus perdata mirip kasus perceraian, perebutan hak tanah serta kasus perdata lainnya bisa diselesaikan menggunakan baik dan berakhir tenang. 3. Abdul Salam & Associates Selain LBH Nurani, ada tim aturan lain yang patut Anda pertimbangkan untuk disewa sebagai advokat pakar yakni tim advokat Abdul Salam & Associates. ABS mempunyai pengalaman yg sangat luas dalam menangani beragam masalah dari yang paling ringan sampai kasus pengadilan berat. Tim hukum ABS terdiri berasal beberapa pengacara handal dan terpercaya pada masing-masing bidang ilmunya. Pelayanan hukum yg diberikan tidak kalah beragam dari LBH Nurani. Nah diatas merupakan beberapa penjelasan mengenai kantor hukum untuk anda yang mencari kantor hukum dimana sudah dipastikan ada beberapa pengacara yang sudah pasti sangat terpercaya. Selain itu, pengacara di kantor hukum yang ternama sudah sangat berkualitas tanpa diragukan lagi. Disclaimer The above article is an SEO article and was written by a freelance writer as a general information resource. ANSUGI makes no warranties as to the accuracy, adequacy or reliability of the information contained in this article. If there is incorrect information, please provide information to GRADIN Digital Agency

MenelusuriWebsite yang memuat alamat Kantor Pengacara di Surabaya atau Persekutuan Hukum lokal lainnya. Dengan demikian, Anda dapat mengecek profile sebuah law firm, kantor hukum dan advokat, pengacara atau konsultan hukum. Sesuai dengan Gaya dan Kepribadian Kita.

- Patriana Purwa, pengurus PKPU PT IED, berhubungan dekat dengan para pengacara PT Graha Benua Etam GBE selaku pemohon dalam perkara tersebut. PT GBE dalam perkara ini menggunakan jasa pengacara yang tergabung dalam kantor hukum Ann Indonesia Reswara. Berdasar penelusuran Jawa Pos, Patriana juga tergabung dalam kantor hukum Ann serta menangani sejumlah perkara bersama para advokat yang kini menjadi pengacara PT GBE. Pada 2021, Patriana bersama Ikhwan Rausan Fikri, Khairul Umam, dan Khairul Bari tercatat pernah bersama-sama menjadi pengacara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur melawan PT Hotel Bahtera Jaya Abadi dalam sengketa di Pengadilan Tinggi Samarinda. Dalam putusan yang dapat diakses di direktori putusan Mahkamah Agung, Patriana bersama tiga pengacara itu tercatat tergabung dalam kantor hukum Ann. Baca Juga Timnas Indonesia Bakal Diarak di Surabaya Jelang Lawan Palestina Pada 11 Juni Dalam perkara lain, Patriana dengan kantor hukum Ann pernah menjadi pengurus PKPU PT Liman Jaya Anugrah bersama Khairul Bari di Pengadilan Niaga Surabaya pada 2020. Patriana saat dikonfirmasi tidak membantah dirinya menjadi bagian dari kantor hukum Ann. Menurut Patriana, meski dirinya pernah menangani perkara lain bersama para pengacara PT GBE selaku pemohon PKPU, independensinya sebagai pengurus PKPU PT IED tidak terpengaruh. Patriana meyakinkan bahwa perkara PKPU PT IED dengan perkara lain yang pernah ditanganinya bersama para pengacara PT GBE berbeda konteks. ”Tidak berpengaruh dalam perkara IED karena konteksnya berbeda. Tidak dalam perkara yang sama, tidak dalam kaitan apa pun. Baik sebagai lawyer maupun sebagai pengurus,” tegas Patriana. Baca Juga Robot Delta, Antarkan Kampung Pintar Tembok Gede Juarai Inovboyo 2023 Pada kesempatan yang berbeda, guru besar hukum kepailitan Universitas Airlangga Prof Dr M. Hadi Subhan SH MH berpendapat, pengurus PKPU harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan, baik dengan debitur maupun kreditur. ”Karena dalam instrumen hukum PKPU diadakannya pengurus PKPU agar menjadi semacam moderator atau wasit dalam pengurusan PKPU. Tujuan PKPU adalah tercapainya akur perdamaian antara debitur dan para krediturnya,” jelasnya. Benturan kepentingan dapat diartikan pengurus tidak boleh memiliki kepentingan ekonomi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Jika dilanggar prinsip independensi atau benturan kepentingan tersebut, bila pengurus terbukti, sanksi perdata maupun pidana dan bahkan etik dapat dikenakan. Hal itu diatur dalam Pasal 234 UU Kepailitan dan PKPU serta dalam kode etik profesi kurator. Baca Juga Sang Ayah Ungkap David Ozora Belum Bisa Bedakan Warna dan Belum Bisa Mandi Sendiri Humas Pengadilan Niaga Surabaya Khusaini saat dikonfirmasi secara terpisah menyatakan, pengurus PKPU tidak pantas secara etika berada satu tim dengan pengacara pemohon.

kantor pengacara di surabaya